Termapan – Pada Kamis lalu, lima jurnalis dari saluran televisi Palestina Al-Quds Today gugur dalam serangan udara yang dilancarkan oleh militer Israel. Kendaraan siaran mereka, yang jelas teridentifikasi dengan tulisan “PRESS” besar berwarna merah, dihantam di dekat Rumah Sakit Al-Awda di kamp pengungsi Nuseirat, Gaza. Para jurnalis tersebut sedang meliput kejadian di rumah sakit saat serangan terjadi, yang menewaskan mereka seketika.
Kelima jurnalis yang menjadi korban serangan tersebut adalah Fadi Hassouna, Ibrahim al-Sheikh Ali, Mohammed al-Ladah, Faisal Abu al-Qumsan, dan Ayman al-Jadi. Anas Al-Sharif, koresponden Al-Jazeera, melaporkan bahwa Ayman al-Jadi sedang menunggu istrinya yang tengah melahirkan anak pertama mereka di luar rumah sakit ketika serangan itu terjadi. Video yang beredar menunjukkan kendaraan siaran tersebut terbakar hebat setelah dihantam bom udara, sementara regu pertahanan sipil berupaya memadamkan api dan mengevakuasi jasad para korban.
Serangan ini memicu kecaman internasional, termasuk dari organisasi Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ), yang menuntut agar pihak yang bertanggung jawab dihadapkan pada keadilan. CPJ menegaskan bahwa serangan terhadap jurnalis yang sedang melaksanakan tugas jurnalistik jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan pers. Organisasi ini juga menyerukan agar investigasi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan pertanggungjawaban atas kejadian tragis tersebut.
Militer Israel mengakui serangan tersebut dan menyatakan bahwa mereka mengincar kendaraan yang menurut mereka mengangkut anggota organisasi Jihad Islam. Menurut klaim militer Israel, sejumlah langkah telah diambil untuk mengurangi potensi jatuhnya korban sipil, termasuk penggunaan senjata presisi dan pemantauan udara. Namun, klaim ini tetap dipertanyakan, karena kendaraan yang dihantam jelas teridentifikasi sebagai kendaraan media yang sedang beroperasi di lokasi tersebut. Kejadian ini kembali memicu perdebatan mengenai keberlanjutan serangan Israel terhadap Gaza, yang telah berlangsung sejak 7 Oktober 2023 dan menyebabkan hampir 45.400 orang tewas, mayoritasnya adalah wanita dan anak-anak.
Serangan ini juga datang setelah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan ketua otoritas pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Selain itu, Israel tengah menghadapi gugatan di Mahkamah Internasional (ICJ) atas dugaan tindak genosida yang dilakukan di Gaza.
Meskipun pihak berwenang Israel membela tindakan mereka, dengan mengklaim bahwa mereka menargetkan anggota kelompok militan, serangan ini menambah panjang daftar serangan terhadap jurnalis dan media di wilayah tersebut. Kebebasan pers semakin terancam di tengah konflik yang berlarut-larut, di mana jurnalis yang seharusnya melaporkan kejadian secara objektif justru menjadi sasaran.
Kejadian tragis ini mengingatkan dunia akan pentingnya melindungi para jurnalis, yang sering kali berada di garis depan dalam menghadapi konflik bersenjata. Dalam kondisi seperti ini, tugas mereka adalah untuk mengungkapkan kebenaran dan memberikan informasi yang diperlukan kepada publik, tanpa harus menjadi korban dari kekerasan atau serangan yang tidak dapat dibenarkan. Meskipun militer Israel beralasan bahwa serangan tersebut adalah bagian dari upaya mereka untuk mengalahkan kelompok militan, tindakan terhadap jurnalis yang jelas teridentifikasi sebagai media tetap menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang melindungi wartawan dalam situasi perang.
Dengan berlanjutnya serangan udara dan serangan terhadap media, banyak pihak yang menuntut agar komunitas internasional menekan Israel untuk menghentikan agresi terhadap Gaza dan memastikan bahwa hak-hak jurnalis dan warga sipil dilindungi dalam setiap kondisi. Seiring dengan meningkatnya korban jiwa, masyarakat internasional semakin mendesak agar solusi damai segera ditemukan untuk mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Gaza.
