Termapan – Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE-FEB UB) di Malang, Jawa Timur, melakukan kajian terkait kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak efektif dalam menjaga keseimbangan sektor industri hasil tembakau (IHT), bahkan justru memicu pergeseran pola konsumsi yang tidak diinginkan. Peneliti senior PPKE-FEB UB, Joko Budi Santoso, mengungkapkan bahwa kebijakan ini tidak berhasil dalam menurunkan konsumsi rokok secara signifikan.
Menurut Joko, salah satu alasan ketidakefektifan kebijakan ini adalah adanya fenomena yang disebut “efek substitusi”, di mana konsumen yang sensitif terhadap harga cenderung beralih ke rokok yang lebih murah. Ketika tarif cukai rokok naik, harga rokok golongan 1 (rokok mahal) pun ikut meningkat tajam. Namun, konsumen yang terdampak harga tinggi ini beralih ke rokok golongan 2 dan 3 yang lebih terjangkau, meskipun dengan tarif cukai yang lebih rendah.
Hal ini menyebabkan konsumsi rokok secara keseluruhan tetap stabil di angka 32,5 persen, meskipun tarif cukai dinaikkan hingga 25 persen. “Kenaikan tarif cukai tidak efektif dalam menurunkan konsumsi rokok secara keseluruhan, karena yang terjadi justru pergeseran konsumsi dari rokok mahal ke rokok yang lebih murah,” kata Joko dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, 26 Desember 2024.
Kajian yang dilakukan oleh PPKE-FEB UB juga menemukan bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai, baik disertai dengan kenaikan harga rokok maupun tidak, tidak mampu mengurangi konsumsi rokok secara signifikan. Efek substitusi ini menjadi hambatan utama, di mana konsumen berpindah ke produk yang lebih murah, sementara peredaran rokok ilegal justru semakin meningkat. Hal ini berakibat pada penurunan produksi rokok legal, pengurangan jumlah pabrik rokok, dan penurunan penerimaan negara dari sektor ini.
Untuk mencapai tujuan pengendalian konsumsi rokok dan optimalisasi penerimaan negara, Joko mengusulkan kebijakan yang lebih komprehensif. Dia menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap rokok ilegal, penerapan strategi harga yang seimbang antar golongan rokok, serta edukasi kesehatan yang bertujuan untuk menekan permintaan rokok secara bertahap. Dengan pendekatan yang lebih holistik ini, kebijakan fiskal terkait cukai rokok diharapkan dapat lebih efektif dalam mengendalikan konsumsi rokok, sambil tetap mempertahankan keberlanjutan industri rokok dan mengoptimalkan pendapatan negara.
Selain itu, Joko juga menyarankan agar kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri rokok kecil dan penanggulangan rokok ilegal menjadi fokus utama. Pemerintah diharapkan dapat mengembangkan pendekatan berbasis data untuk pengendalian konsumsi rokok yang lebih tepat sasaran, sehingga sektor industri hasil tembakau dapat tetap berfungsi tanpa merugikan perekonomian nasional atau kesehatan masyarakat.
Kebijakan terkait cukai rokok memang harus terus dievaluasi secara berkala. Integrasi lintas sektor dan evaluasi yang berkesinambungan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya efektif, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. PPKE-FEB UB berharap kajian yang telah dilakukan dapat menjadi dasar bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan pelaku industri, untuk merumuskan kebijakan yang lebih bijaksana dalam menghad
api tantangan sektor ini. Pendekatan yang lebih seimbang dan berbasis data akan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pengendalian konsumsi tembakau, pemberantasan rokok ilegal, dan mendukung keberlanjutan industri hasil tembakau (IHT).
Kajian ini juga mencatat respons positif dari masyarakat terhadap isu tersebut, yang menunjukkan kepedulian publik yang tinggi terhadap dampak kebijakan ini terhadap ekonomi dan kesehatan. Respons tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan cukai yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian nasional dan kesehatan masyarakat.
Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan menggunakan pendekatan yang berbasis bukti, diharapkan kebijakan fiskal di sektor tembakau dapat berjalan lebih efektif, menjaga keseimbangan antara pengendalian konsumsi rokok dan stabilitas ekonomi sektor industri tembakau.
