Termapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menegaskan bahwa implementasi anggaran daerah sebesar Rp1 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu mendapatkan pengawasan ketat dari berbagai pihak untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana. Program ini, yang digagas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, namun perlu ada pengawasan yang komprehensif agar tujuan program tercapai secara maksimal.
Zaini Shofari, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat yang membidangi Kesejahteraan Sosial, menyampaikan pendapatnya dalam sebuah diskusi refleksi akhir tahun di Gedung DPRD Jawa Barat, pada hari Jumat (26/12). Zaini menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya program MBG. “Pemprov Jawa Barat telah memproyeksikan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk program makan bergizi gratis ini. Anggaran besar ini harus diawasi oleh semua kelompok masyarakat agar tidak ada penyelewengan yang terjadi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zaini menyoroti pentingnya menghindari adanya monopoli dalam penyediaan bahan baku untuk program ini. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pengaturan suplai bahan baku yang melibatkan hasil produksi dari daerah-daerah sekitar, seperti Karawang, Indramayu, dan Cianjur yang merupakan sentra produksi beras. Dengan melibatkan produk lokal, program ini dapat turut mendorong pemerataan ekonomi di wilayah Jawa Barat.
Sementara itu, Mohammad Romli, anggota Komisi III DPRD Jawa Barat yang membidangi Keuangan, memberikan penjelasan terkait anggaran yang dialokasikan untuk program MBG. Menurutnya, sekitar Rp1 triliun yang dialokasikan oleh Pemprov Jawa Barat ini bertujuan untuk mendukung pemerintah pusat, yang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program serupa di tingkat nasional. Romli menambahkan, meskipun Pemprov Jawa Barat memiliki anggaran tersebut, masih ada beberapa hal yang perlu dirinci lebih lanjut mengenai implementasi program, seperti siapa yang akan mengelola, jenis barang yang akan disediakan, dan bagaimana distribusinya akan dilakukan.
Program Makan Bergizi Gratis ini akan diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Namun, meskipun demikian, masih ada sejumlah hal yang belum terperinci secara jelas terkait mekanisme operasional program, termasuk sentralisasi pembuatan makanan dan alur distribusinya. Romli menambahkan bahwa pembahasan lebih lanjut akan dilakukan seiring dengan perkembangan pelaksanaan program ini.
Di sisi lain, Zaini juga mengingatkan bahwa program ini perlu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah dengan memastikan adanya ketahanan pangan yang memadai. Ketahanan pangan, menurutnya, harus menjadi prioritas strategis dalam pembangunan daerah, meskipun ada sejumlah tantangan berat yang dihadapi. Beberapa tantangan tersebut antara lain menyusutnya lahan pertanian produktif, pengembangan bibit unggul, distribusi pupuk bersubsidi, hingga masalah infrastruktur pertanian dan teknologi pertanian yang masih perlu ditingkatkan.
Zaini mengungkapkan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam membantu petani, khususnya dalam mengoptimalkan penggunaan lahan tidur dan memfasilitasi petani dengan peralatan teknologi pertanian yang memadai. Selain itu, Zaini juga menyambut baik rencana pemutusan rantai distribusi pupuk yang panjang, yang selama ini menjadi hambatan dalam menciptakan ketahanan pangan yang stabil di Jawa Barat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah gizi buruk di masyarakat, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam penyediaan bahan baku serta distribusi makanan yang bergizi. Namun, kesuksesan program ini sangat bergantung pada efektivitas pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya harus bekerja sama untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat.
Ke depan, diharapkan program ini tidak hanya mampu meningkatkan ketahanan pangan di Jawa Barat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, melalui pemerataan distribusi hasil produksi lokal dan pemberdayaan petani.
