Termapan – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto turut serta secara langsung dalam mengawasi langkah-langkah penyelamatan PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Usulan ini muncul seiring dengan kondisi PT Sritex yang dinyatakan pailit setelah Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh perusahaan tersebut.
Saleh menekankan bahwa peran presiden sangat penting untuk menangani persoalan besar seperti ini. Menurutnya, langkah konkret dari kepala negara dapat menjadi penentu keberlangsungan operasional PT Sritex, sehingga perusahaan dapat terus beroperasi tanpa harus memberhentikan karyawan secara massal. Ia juga berharap agar Presiden Prabowo menugaskan anggota kabinet untuk menyusun strategi guna menjaga kelangsungan usaha PT Sritex.
“Dengan adanya intervensi presiden, perusahaan dapat terus berjalan tanpa harus ada pemutusan hubungan kerja (PHK) atau karyawan yang dirumahkan,” ujar Saleh.
Keputusan MA yang menolak PK dari PT Sritex membuat status kepailitan perusahaan ini tetap berlaku sesuai putusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Dampak dari status ini cukup besar, terutama bagi para karyawan yang mencapai lebih dari 50.000 orang. Saleh mengungkapkan bahwa pemerintah harus mengutamakan penyelamatan nasib para pekerja tersebut.
Menurut Saleh, industri tekstil nasional sedang menghadapi tantangan besar. Dengan pailitnya Sritex, sistem produksi dan distribusi tekstil dapat terganggu, dan kekhawatiran muncul terkait kemungkinan PHK massal. Bahkan, ia menyebut sudah ada indikasi bahwa beberapa karyawan mulai dirumahkan akibat habisnya bahan baku di pabrik.
“Ini situasi yang tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus segera mengambil langkah untuk memastikan bahwa perusahaan tetap berjalan dan tidak ada karyawan yang kehilangan pekerjaan,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pernah menjanjikan dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI bahwa pemerintah akan berupaya melindungi para karyawan PT Sritex, apa pun hasil putusan dari Mahkamah Agung. Saleh mengingatkan kembali janji tersebut dan berharap kebijakan ini benar-benar dilaksanakan untuk menghindari dampak sosial yang lebih besar.
Saleh menilai bahwa arahan Presiden Prabowo sangat dibutuhkan dalam penanganan masalah ini. Dengan pendekatan yang sistematis, taktis, dan berbasis pada jurisdiksi yang tepat, pemerintah dapat memastikan kelangsungan operasional PT Sritex dan perlindungan terhadap para karyawannya.
Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang akan diambil kepada masyarakat. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik, terutama di tengah situasi sulit seperti sekarang.
Dukungan langsung dari Presiden Prabowo diharapkan dapat menciptakan solusi komprehensif yang tidak hanya menyelamatkan perusahaan tetapi juga melindungi para pekerja. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahan baku tetap tersedia, proses produksi berjalan lancar, dan distribusi produk tidak terganggu.
Keputusan pemerintah dalam menangani kasus ini akan menjadi cerminan dari komitmen terhadap perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan industri tekstil nasional. Jika berhasil, langkah ini tidak hanya menyelamatkan PT Sritex tetapi juga memperkuat fondasi industri tekstil di Indonesia secara keseluruhan.
