Termapan – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2024, pemerintah telah berhasil membangun sekitar 40 ribu rumah murah. Program pembangunan ini akan terus berlanjut dengan target mencapai 3 juta rumah sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Maruarar menjelaskan bahwa pembangunan rumah murah ini tidak hanya akan menyasar keluarga yang sudah memiliki penghasilan tetap, tetapi juga mereka yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu.
Dijelaskan oleh Maruarar bahwa pembangunan rumah murah ini diharapkan dapat memberikan akses kepada masyarakat yang selama ini kesulitan memiliki tempat tinggal layak. Ia mengatakan bahwa setiap tahunnya, progres pembangunan rumah murah akan terus diperbarui untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Maruarar turut menambahkan bahwa Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar lahan-lahan yang disita oleh negara, termasuk tanah hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, serta tanah-tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah tidak diperpanjang, dimanfaatkan untuk pembangunan rumah murah. Hal ini bertujuan agar tanah yang semula tidak produktif, dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal. Lahan-lahan tersebut nantinya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Bank Tanah.
Melalui proses yang lebih transparan dan legal, Maruarar menegaskan bahwa skema pembangunan rumah murah akan dibuat dengan kepastian hukum yang jelas serta berkeadilan. Tanah yang sudah dikelola dengan baik akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh rumah yang layak huni.
Program pembangunan rumah murah ini dirancang khusus untuk masyarakat dengan penghasilan rendah, yakni mereka yang memiliki penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Maruarar menjelaskan bahwa program ini juga akan memberikan kemudahan bagi mereka yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima dan pekerja musiman, yang mungkin tidak memiliki gaji tetap namun tetap memiliki penghasilan yang cukup dari usaha yang mereka jalani.
Bentuk pembiayaan rumah murah ini dirancang dengan skema yang fleksibel, sehingga masyarakat dengan penghasilan tidak tetap tetap dapat mengakses pembiayaan. Salah satu cara yang akan diterapkan adalah dengan memantau dan mendampingi kegiatan usaha masyarakat tersebut. Dengan demikian, meski tidak memiliki gaji bulanan yang tetap, masyarakat yang bergerak di sektor informal dapat memiliki rumah.
Maruarar menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat peduli terhadap keberhasilan program ini. Prabowo menekankan pentingnya keadilan sosial, tidak hanya untuk mereka yang memiliki pekerjaan tetap, tetapi juga untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal. Beliau ingin memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, mendapatkan kesempatan yang sama untuk memiliki rumah layak.
Prabowo juga mengharapkan agar pembangunan rumah murah ini dapat berjalan dengan adil, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia dapat meningkat. Keinginan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui program ini menjadi fokus utama pemerintah. Maruarar pun mengungkapkan bahwa program rumah murah ini akan terus dilanjutkan dan diperluas agar semakin banyak masyarakat yang terbantu dan dapat memiliki rumah sendiri.
Dengan terus berlanjutnya program ini, diharapkan dapat menciptakan keadilan sosial dan meratakan kesempatan bagi setiap warga negara Indonesia, baik yang memiliki gaji tetap maupun yang bekerja di sektor informal.
