Termapan – Hasil riset yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa tujuh dari delapan program kerja yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat respons positif dari masyarakat. Riset ini, yang berlangsung selama satu bulan dari 20 November hingga 20 Desember 2024, menganalisis opini publik di platform-platform digital. Riset ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana publik memandang berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.
Denny Januar Ali, pendiri LSI Denny JA, mengungkapkan dalam Catatan Akhir Tahun 2024 bahwa tujuh program yang mendapat sambutan positif di antaranya adalah swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan guru, rehabilitasi sekolah, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dengan transisi menuju energi hijau, program makan bergizi gratis untuk mengatasi stunting, pembangunan 3 juta rumah, dan kenaikan upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5 persen pada 2025. Selain itu, terdapat juga program bantuan gizi untuk ibu hamil dan menyusui yang mendapat perhatian positif.
Riset ini dilakukan menggunakan pendekatan komputasional yang memetakan persepsi publik dari berbagai platform, seperti media sosial, forum diskusi online, dan podcast. LSI Denny JA menganalisis baik dari segi kuantitatif—dengan mengukur jumlah percakapan dan persentase sentimen positif maupun negatif—maupun kualitatif, berdasarkan pendapat ahli.
Salah satu temuan riset menyebutkan program perbaikan gizi untuk ibu hamil mendapatkan 2.505 frekuensi percakapan, dengan 53,7 persen di antaranya menunjukkan sentimen positif, meskipun ada kritik terkait pelaksanaan program ini, terutama di daerah terpencil. Program swasembada pangan, yang menjadi prioritas dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, mendapat 7.922 frekuensi percakapan, dengan 70 persen di antaranya positif. Publik tampak optimistis dengan program ini, meskipun ada kekhawatiran terkait target yang ambisius dan efisiensi anggaran.
Dalam hal perbaikan kesejahteraan guru dan rehabilitasi sekolah, terdapat 17.925 percakapan, dengan 71,6 persen sentimen positif. Dukungan masyarakat sangat kuat, terutama terkait kesejahteraan guru. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan distribusi anggaran yang adil dan merata. Program pembangunan rumah bagi masyarakat miskin, yang juga mendapat perhatian publik, mencatatkan 4.190 percakapan, dengan 53,7 persen sentimen positif, meskipun kritik muncul terkait pendanaan dan waktu realisasi.
Program kenaikan upah minimum nasional yang direncanakan untuk 2025 mendapatkan 5.248 percakapan, dengan 52,6 persen responden menyatakan sentimen positif. Meskipun begitu, terdapat sedikit kekhawatiran terkait dampaknya pada sektor ekonomi dan dunia usaha. Program makan bergizi gratis untuk mengurangi stunting juga menuai 2.264 percakapan, dengan 52,7 persen di antaranya positif, namun tantangan terbesar adalah memastikan aksesibilitas di daerah-daerah terpencil.
Program lain yang mendapat respons positif adalah target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan transisi menuju energi hijau, dengan 8.002 percakapan yang menunjukkan 58 persen sentimen positif. Meski demikian, masih terdapat skeptisisme terkait pencapaian target pertumbuhan yang sangat tinggi.
Namun, meskipun sebagian besar program mendapatkan respons positif, ada satu wacana yang mendapat kritik tajam dari publik. Wacana mengenai pemilihan kepala daerah melalui DPRD, yang digulirkan oleh Presiden Prabowo, mendapat 1.629 percakapan, dengan 76,3 persen di antaranya menunjukkan sentimen negatif. Publik khawatir bahwa kebijakan ini akan melemahkan demokrasi dan meningkatkan potensi korupsi.
Berdasarkan hasil riset ini, Denny JA memberikan sejumlah saran kepada pemerintah. Ia mengimbau agar pemerintah fokus pada implementasi program-program yang mendapat sambutan positif, serta meningkatkan transparansi dalam setiap kebijakan. Pemerintah juga diminta untuk memastikan bahwa program-program tersebut inklusif dan mencakup seluruh daerah dan kelompok masyarakat. Selain itu, Denny JA menyarankan agar Presiden Prabowo menghentikan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD karena dinilai dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sudah ada.
Dengan hasil riset ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian besar program kerja pemerintah mendapatkan dukungan publik, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal implementasi di lapangan. Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program-program tersebut akan sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan dan kemampuan untuk mengatasi kritik yang muncul.
