Termapan – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Bank Negara Indonesia (BNI) tengah menjajaki langkah-langkah dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pekerja migran Indonesia. Langkah ini dilakukan guna memastikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi mereka yang akan bekerja di luar negeri serta mendukung pemberdayaan ekonomi para pekerja migran setelah kembali ke tanah air.
Melalui siaran pers yang dikeluarkan KP2MI pada Rabu (19/3), Menteri Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa KUR memiliki peran penting dalam membantu pekerja migran, terutama dalam proses keberangkatan mereka. Disebutkan bahwa banyak calon pekerja migran menghadapi kendala keuangan saat mengurus dokumen dan persyaratan lain sebelum berangkat ke luar negeri.
Dalam pertemuan yang digelar di kantor KP2MI, Karding menjelaskan bahwa mekanisme pencairan KUR saat ini masih kurang optimal bagi pekerja migran. Ia menilai bahwa skema yang ada menyebabkan banyak dari mereka tidak mendapatkan akses pembiayaan pada tahap awal keberangkatan. Saat ini, KUR baru dicairkan setelah mereka memperoleh kuota kerja, yang berarti sebagian besar biaya awal tetap harus ditanggung sendiri. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya solusi agar lebih banyak pekerja migran yang terbantu melalui skema pembiayaan yang lebih fleksibel.
Selain membahas dukungan finansial bagi calon pekerja migran, Karding juga menyoroti potensi pemanfaatan KUR untuk pemberdayaan ekonomi mereka setelah kembali ke Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemberdayaan ini merupakan bagian dari pelindungan ekonomi yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Pekerja Migran Indonesia.
Lebih lanjut, Karding menyebutkan bahwa banyak mantan pekerja migran yang memerlukan akses modal untuk merintis usaha setelah mereka kembali dari luar negeri. Namun, tanpa adanya pendampingan dan akses keuangan yang jelas, mereka kerap terjebak dalam pinjaman dari lembaga keuangan yang tidak bertanggung jawab dan mengenakan bunga tinggi. Oleh karena itu, menurutnya, kerja sama dengan BNI dapat menjadi solusi untuk membantu mantan pekerja migran dalam membangun usaha yang berkelanjutan.
Selain itu, literasi keuangan bagi pekerja migran juga menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kerja sama KP2MI dengan BNI. Karding menekankan bahwa para pekerja migran harus memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan agar mereka dapat mengatur pendapatan mereka dengan lebih bijak.
Ia mencontohkan bahwa dengan literasi keuangan yang baik, pekerja migran dapat menabung dan berinvestasi, misalnya dalam bentuk kepemilikan rumah, asuransi kesehatan, atau dana pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal ini dianggap penting karena pekerja migran merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, sehingga kesejahteraan mereka setelah kembali dari luar negeri perlu menjadi perhatian utama.
Sementara itu, dalam laporan yang sama, disebutkan bahwa sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 hingga 2023, BNI telah menyalurkan lebih dari Rp905 miliar dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat bagi pekerja migran Indonesia. Dana tersebut telah menjangkau sekitar 48.920 debitur dalam kurun waktu delapan tahun.
Dalam skema yang telah berjalan, jumlah KUR yang dapat diperoleh oleh satu pekerja migran berkisar antara Rp25 juta hingga Rp100 juta. Besaran pinjaman ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan finansial pekerja migran baik dalam tahap awal keberangkatan maupun setelah mereka kembali ke Indonesia untuk memulai usaha sendiri.
Melalui kerja sama ini, KP2MI dan BNI berharap agar lebih banyak pekerja migran yang mendapatkan akses pembiayaan yang memadai, baik untuk mendukung keberangkatan mereka maupun untuk meningkatkan kesejahteraan mereka setelah kembali ke tanah air. Diharapkan pula bahwa skema KUR yang lebih inklusif dapat mengurangi ketergantungan pekerja migran pada sumber pinjaman yang kurang menguntungkan serta membantu mereka dalam membangun masa depan yang lebih stabil secara finansial.
