Termapan – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk diperiksa sehubungan dengan penyidikan dugaan korupsi yang melibatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Indonesia (BI). Kedua legislator yang dipanggil adalah Heri Gunawan (HG) dan Satori (ST). Pemanggilan ini menandai perkembangan baru dalam penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan salah satu lembaga keuangan terbesar di Indonesia.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap kedua anggota DPR tersebut berlangsung di kantor KPK yang terletak di Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Jumat. Pemeriksaan ini dilakukan setelah KPK melakukan serangkaian langkah penyelidikan untuk mengungkap praktik korupsi dalam penyaluran dana CSR BI.
Heri Gunawan dijadwalkan untuk diperiksa pada pukul 12.56 WIB, sementara Satori dimulai pada pukul 13.19 WIB. Namun, hingga saat ini, KPK belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keterkaitan kedua anggota legislatif tersebut dengan kasus ini. Para penyidik fokus untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai aliran dana CSR BI yang diduga disalahgunakan dalam praktik korupsi.
Kasus ini berawal dari penyelidikan KPK terkait dengan penyaluran dana CSR BI, yang diduga telah digunakan secara tidak transparan dan menyalahi aturan yang berlaku. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat, dana CSR yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial dan pembangunan justru diperkirakan telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Dalam rangka mengungkap kasus ini, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di dua lokasi penting yang dianggap memiliki kaitan langsung dengan perkara ini. Lokasi pertama adalah Gedung Bank Indonesia yang terletak di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024. Selanjutnya, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut digeledah pada 19 Desember 2024.
Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen terkait yang akan digunakan untuk memperdalam penyidikan. Tessa menjelaskan bahwa barang bukti ini terdiri dari surat-surat penting yang dapat memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam praktik korupsi tersebut.
Menurut Tessa, KPK akan memanggil sejumlah pihak lainnya yang terlibat dalam proses penyaluran dana CSR BI untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Tujuan dari pemeriksaan saksi ini adalah untuk mengklarifikasi barang bukti yang telah disita dan mengonfirmasi keterangan-keterangan lain yang dapat memperjelas arah penyidikan. Pihak-pihak yang terkait akan diminta untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proses penyaluran dana CSR dan kemungkinan adanya penyimpangan dalam prosedur yang ada.
Penyelidikan ini menambah panjang daftar kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK, yang terus berupaya memberantas praktik korupsi di berbagai sektor, termasuk di lembaga-lembaga negara dan perusahaan-perusahaan besar. Dana CSR, yang pada dasarnya ditujukan untuk mendukung program-program sosial, sering kali menjadi celah bagi oknum-oknum untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya, yang tentu saja merugikan masyarakat luas.
Kasus ini juga menggambarkan bagaimana pentingnya pengawasan terhadap dana-dana yang dikelola oleh lembaga negara dan perusahaan besar, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. KPK, sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk memberantas korupsi, diharapkan dapat mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam kasus ini, serta memberikan sanksi yang setimpal bagi para pelaku yang terbukti melakukan korupsi.
